Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menetapkan program khusus dengan target 100 hari kerja, tetapi masih tetap relevan bagi publik untuk mengevaluasi performa pemerintahan yang baru dilantik dalam rentang waktu tersebut. Aktivis gerakan mahasiswa tahun 1998, Haris Rusly Moti menyatakan bahwa langkah awal suatu pemerintahan dapat menjadi penanda komitmen terhadap janji-janji yang telah disampaikan. Dalam keterangannya, Haris menekankan pentingnya transformasi janji tersebut menjadi tindakan nyata yang dapat dilihat oleh masyarakat, bukan hanya sebatas kata-kata belaka.
Dalam 100 hari pertama, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah memperlihatkan komitmen mereka melalui kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak positif bagi rakyat. Haris menilai bahwa langkah-langkah tersebut menunjukkan keseriusan mereka dalam memenuhi janji kepada masyarakat. Ia menggunakan istilah “Prabowocare” untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan populis yang langsung dirasakan oleh rakyat, terinspirasi dari program Obamacare era Presiden Barack Obama yang sangat dikenal dalam sektor kesehatan.
Beberapa kebijakan dari Pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencerminkan semangat Prabowocare antara lain kenaikan Upah Minimum Provinsi, penyesuaian PPN untuk Barang Mewah, pengurangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, peningkatan harga jual gabah, pembatasan impor komoditas pangan, stimulus ekonomi, dan program makan bergizi gratis untuk pelajar. Keberanian pemerintah mengambil resiko untuk melindungi rakyat dan berorientasi pada perlindungan rakyat merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen mereka.
Haris berharap bahwa para pembantu Presiden dapat menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan Prabowo, serta menghayati visi dan misi Presiden. Selain itu, ia mengecam perilaku para menteri dan kepala badan yang terburu-buru memberikan pernyataan terkait kebijakan yang masih dalam tahap pengkajian atau belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Temuan dan kritik terhadap pelaksanaan program Prabowocare tentu akan menjadi perhatian utama Presiden dan Wakil Presiden dalam memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.
