Pada Sabtu, 1 Februari 2025, seluruh fraksi di Komisi VI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Kesepakatan ini diambil setelah hasil rapat kerja Komisi VI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menyimpulkan bahwa kedelapan fraksi di Komisi VI DPR telah menyetujui rancangan UU perubahan ketiga atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dony Oskaria, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. RUU BUMN yang sedang disusun bersama pemerintah menekankan hak monopoli BUMN serta regulasi terkait Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, juga mengingatkan agar tidak ada nama “titipan” dalam penerimaan murid baru di sekolah favorit.
