Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menerapkan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga pemerintah menimbulkan pro kontra di masyarakat. Meskipun demikian, langkah politik tersebut dianggap sebagai momentum penting oleh sebagian kalangan. Pengamat dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyoroti pentingnya momentum ini dalam membersihkan perilaku oknum ‘raja kecil’ di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Prabowo sebelumnya juga menyebut adanya pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran sebagai ‘raja kecil’. Iwan menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah positif di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia melihatnya sebagai solusi untuk mengurangi beban utang negara, serta mengakhiri kebiasaan pemborosan anggaran untuk kegiatan yang kurang penting dan bersifat seremonial. Prabowo juga tidak segan menyinggung tentang perlunya memerangi perilaku ‘raja kecil’ yang biasanya mengalirkan anggaran untuk kepentingan pribadi. Arti dari ‘raja kecil’ menurut Prabowo adalah oknum birokrat dan pejabat yang memanfaatkan anggaran efisiensi untuk keuntungan pribadi. Iwan mendukung efisiensi anggaran sebagai langkah positif yang dapat membantu negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang lebih penting seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, dia juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak negatif pada sektor tertentu seperti perhotelan dan ekonomi daerah. Langkah yang diambil Prabowo dianggap berani karena mengambil kebijakan efisiensi anggaran yang diharapkan dapat memperbaiki sistem anggaran dan memastikan penggunaan dana yang lebih efektif dan transparan.
Prabowo Sindir ‘Raja Kecil’ Lawan Efisiensi Anggaran: Analisis Ahli

Recommendation for You
Tensi politik meningkat menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terutama dalam Musyawarah Kerja Wilayah…
Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…
Persaingan untuk posisi calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X semakin ketat. Muktamar tersebut…
Pada Jumat, 19 September 2025, juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, memberikan tanggapan terhadap…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun…