Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya memastikan bahwa tidak ada masalah terkait ketersediaan anggaran untuk membayar biaya retret kepala daerah yang baru sebagian dibayarkan sebesar Rp2 miliar dari total Rp13 miliar. Bima menyatakan bahwa anggaran untuk retret tersebut memang telah tersedia dan pihaknya sedang memastikan seluruh tahapan terkait pelaksanaan retret sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya masih menyusun laporan agenda retret secara lengkap sebelum melunasi biaya retreat. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sebelumnya juga menyampaikan bahwa biaya retret kepala daerah belum dibayar lunas dan baru sebagian dibayarkan Rp2 miliar. Tito menegaskan pentingnya pengecekan terhadap anggaran yang dikeluarkan untuk retret kepala daerah dan memastikan penggunaannya sesuai aturan.
Rencana Keuangan: Susun Laporan Sebelum Mengatur Uang

Recommendation for You
Tensi politik meningkat menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terutama dalam Musyawarah Kerja Wilayah…
Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…
Persaingan untuk posisi calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X semakin ketat. Muktamar tersebut…
Pada Jumat, 19 September 2025, juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, memberikan tanggapan terhadap…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun…