Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan sorotan terhadap Indonesia terkait kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Respons positif datang dari elite politik yang memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia. Wakil Ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri, mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam mempertahankan serta memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional. Menurutnya, kebijakan QRIS dan GPN merupakan langkah penting dalam membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berdasarkan kepentingan rakyat. Pembangunan infrastruktur pembayaran nasional dianggap vital dalam ekonomi digital, dan tidak boleh dikuasai oleh pihak asing. Kritik yang disampaikan oleh negara-negara asing, termasuk AS, harus direspons secara diplomatik namun tegas. Lebih lanjut, Hanif menyatakan bahwa keberhasilan QRIS dengan jumlah pengguna yang terus bertambah di Indonesia serta keterhubungannya dengan sistem pembayaran internasional membuktikan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan solusi yang kompetitif secara global. Dalam pandangannya, QRIS bukan hanya sebagai alat pembayaran, melainkan juga sebagai simbol kemandirian digital Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Cara Menanggapi Kritik AS Secara Diplomatik tapi Tegas

Recommendation for You
Tensi politik meningkat menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terutama dalam Musyawarah Kerja Wilayah…
Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…
Persaingan untuk posisi calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X semakin ketat. Muktamar tersebut…
Pada Jumat, 19 September 2025, juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, memberikan tanggapan terhadap…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun…