Sistem proporsional terbuka dalam pemilu Indonesia menjadi perhatian Fraksi Golkar di DPR karena dianggap mendorong biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang yang marak. Pada sebuah focus group discussion yang diselenggarakan di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Fraksi Golkar menyoroti evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu Indonesia. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka adalah respons terhadap sistem pemilu sebelumnya yang tertutup, namun kini mendapat kritik karena melibatkan biaya politik dan praktik politik uang. Dia menekankan pentingnya melakukan diagnosis tepat sebelum mengambil kebijakan perubahan sistem, agar solusi yang diambil tidak menjadi lebih berbahaya dari masalahnya.
Di diskusi tersebut, peneliti Pusat Penelitian Politik BRIN Muh Nurhasim mengusulkan sistem pemilu campuran sebagai alternatif yang memungkinkan untuk diadopsi oleh Indonesia. Nurhasim berpendapat bahwa sistem pemilu campuran dapat mengatasi masalah multipartai ekstrem dan meningkatkan stabilitas pemerintahan. Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin, serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham juga turut hadir dalam diskusi sebagai penanggap. Diskusi ini menggarisbawahi perlunya berpikir matang dan objektif dalam mengevaluasi sistem pemilu Indonesia.
