Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menganggap penting untuk melakukan kajian mendalam terkait kebijakan pengiriman anak nakal ke barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurut Idrus Marham, tidak semua anak yang masuk ke barak militer harus melalui proses yang sama, tetapi harus memenuhi kriteria tertentu sebagai bagian dari proses tersebut.
Idrus Marham juga menyatakan perlunya analisis mengenai penyebab kenakalan anak-anak, seperti dampak kemiskinan yang bisa memicu tindakan pidana. Menurutnya, latar belakang seseorang perlu dipertimbangkan dalam kajian tersebut. Dia juga berpendapat bahwa barak militer dapat membantu menciptakan kedisiplinan pada anak-anak dan memperkuat mental mereka.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membuat kebijakan kontroversial dengan “menyekolahkan” siswa bermasalah di barak militer, dimulai sejak 2 Mei 2025. Dedi menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendidik karakter anak dan akan dilaksanakan secara bertahap di wilayah Jawa Barat yang dianggap rawan, dengan kerjasama TNI dan Polri.
Seiring dengan hal tersebut, Idrus Marham menekankan perlunya kajian mendalam terkait kebijakan tersebut untuk memastikan efektivitas serta dampaknya terhadap anak-anak yang terlibat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami akar permasalahan kenakalan anak dan memastikan langkah-langkah yang diambil tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut.
