Hasil survei dari Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) mengungkapkan bahwa mayoritas publik meyakini bahwa isu ijazah Presiden RI-7, Joko Widodo (Jokowi) adalah permainan politik lawan politik. Dari data survei tersebut, sebanyak 89,87 persen responden menilai bahwa isu ijazah palsu sangat mungkin sengaja disebarkan, dimainkan, dan dikapitalisasi untuk kepentingan politik tertentu.
Peneliti senior riset dan politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi, mengungkapkan pandangannya terkait isu ini. Menurutnya, ada kelompok yang berusaha menggerus warisan kebijakan Jokowi. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks fragmentasi sosial dan politik dalam negara demokrasi, isu keabsahan ijazah Jokowi menjadi sorotan. Ada kelompok yang fokus pada aspek administrasi yang dianggap sebagai celah, namun juga ada yang lebih memperhatikan kinerja, pengalaman, dan integritas sang pemimpin.
Syafuan juga menyoroti bahwa evaluasi terhadap kinerja Jokowi saat menjabat presiden dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Dalam hal ini, kinerja, pengalaman, dan arah kebijakan untuk masyarakat Indonesia menjadi pertimbangan penting. Meskipun ada kelompok yang selalu menyoroti kelemahan pemimpin, Syafuan menekankan bahwa tanggapan masyarakat terhadap klarifikasi Jokowi dan UGM melalui survei CISA menunjukkan sejumlah persentase yang percaya terhadap klarifikasi tersebut.
Survei tersebut dilakukan untuk menggali pandangan publik tentang isu ijazah Jokowi dan melibatkan masyarakat yang memiliki hak pilih di atas 17 tahun, termasuk ahli hukum, akademisi, praktisi, peneliti, aktivis, mahasiswa, dan politisi yang aktif mengikuti isu politik dan hukum. Metode survei wawancara tatap muka menggunakan berbagai platform digital untuk mengambil sampel 950 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut adalah ±2,95 pada tingkat kepercayaan 95 persen.
