Berdasarkan temuan terbaru dari survei Indikator Politik Indonesia, publik masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga penegak hukum. Kepercayaan ini terutama terkait dengan kemampuan lembaga tersebut dalam mengusut kasus-kasus besar korupsi yang sedang ditangani di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Contohnya adalah kasus dugaan korupsi di Pertamina yang merugikan negara lebih dari Rp193 triliun. Menurut survei Indikator, sebagian besar responden percaya bahwa Kejaksaan Agung dapat mengungkap tuntas kasus yang sedang berjalan, baik itu kasus Pertamina, dugaan suap eks pejabat Mahkamah Agung, maupun kasus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tetap tinggi dalam menghadapi berbagai kasus korupsi yang terjadi. Survei ini dilakukan pada tanggal 17-20 Mei 2025 dengan melibatkan 1.286 responden melalui metode double sampling, dan memiliki margin of error sekitar ±2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. Selain itu, persepsi publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi nasional saat ini juga dinilai cukup baik, dimana sebagian besar responden menilai keadaan pemberantasan korupsi di negara ini baik atau sangat baik.Ini menunjukkan bahwa publik masih memberikan dukungan yang kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan adanya kepercayaan ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Pemberantasan Korupsi Era Prabowo: Tinjauan Persepsi Publik

Read Also
Recommendation for You

Presiden RI Prabowo Subianto memuji Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono…

Presiden Prabowo Subianto, dalam sebuah pernyataannya pada Kamis, 12 Juni 2025, menegaskan bahwa saat ini…

Pemerintah mencabut izin operasi empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat…

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, mengajukan permintaan kepada Menteri Dalam…

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menegaskan pentingnya laut Indonesia…