Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan apresiasi terhadap responsifnya Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menangani masalah tambang di Raja Ampat dan polemik empat pulau antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Puan menyampaikan bahwa langkah cepat yang diambil oleh Prabowo membantu mencegah masalah tersebut dari semakin membesar. Hal ini disampaikan saat Puan membuka rapat paripurna ke-20 masa sidang IV tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Menurut Puan, tindakan cepat dan akuntabel dari pemerintah adalah harapan seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran negara yang responsif, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat selalu menjadi harapan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mencabut empat izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menertibkan kawasan hutan dan usaha berbasis sumber daya alam.
Selain itu, terkait dengan polemik empat pulau, Prabowo menetapkan bahwa keempat pulau tersebut berada di wilayah administratif Aceh. Keputusan ini didasari oleh dokumen dan data pendukung yang dimiliki pemerintah, serta koleksi data terkait permasalahan empat pulau tersebut oleh Kemendagri. Tindakan cepat dan responsif ini mendapat apresiasi dari DPR RI dan diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.
