Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut, yang menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa sebanyak 12 rekomendasi telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini, meliputi rasionalisasi anggaran, deteksi risiko fiskal, dan penyampaian roadmap penyehatan fiskal daerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, dengan harapan opini BPK dapat diperbaiki di masa mendatang. DPRD Kabupaten Pangandaran berkomitmen untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Terkunci

Read Also
Recommendation for You

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera…

DPRD Kabupaten Pangandaran mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran untuk melakukan efisiensi anggaran secara ekstrem. Ketua…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tengah menggalakkan langkah pengetatan fiskal guna mengatasi situasi…

Kabupaten Pangandaran mengalami kemajuan signifikan selama libur Lebaran 2025 dengan mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD)…