Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memunculkan usulan agar kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD provinsi. Namun, menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio, usulan ini seharusnya tidak diartikan secara harfiah. Hendri menyebut bahwa pernyataan Cak Imin lebih sebagai strategi komunikasi politik untuk menyenangkan Presiden RI Prabowo Subianto, yang sebelumnya telah mengemukakan ide serupa.
Menurut Hendri, Cak Imin sebenarnya memahami bahwa Prabowo sangat bergantung pada dukungan rakyat. Oleh karena itu, usulan tersebut lebih sebagai sinyal politik untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo, bukan sebagai upaya untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah secara drastis. Hensa menyoroti bahwa Cak Imin menyadari keinginan masyarakat untuk pemilihan kepala daerah secara langsung.
Cak Imin di acara perayaan Harlah ke-27 PKB juga menyampaikan usulnya di depan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD dari masing-masing daerah. Meskipun usul ini menantang dan dianggap kontroversial, Cak Imin mengatakan bahwa evaluasi total terhadap sistem pemilihan kepala daerah perlu dilakukan untuk mencari manfaat terbaik. Itulah gambaran dari pernyataan Cak Imin yang sebenarnya merupakan bentuk manuver komunikasi politik tanpa mengesampingkan keinginan dan preferensi rakyat.
