Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengungkapkan bahwa usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengenai pelaksanaan Pilkada melalui DPRD sebenarnya merupakan hasil dari kegelisahan elite partai politik. Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya juga telah mengusulkan hal serupa dalam pidatonya di acara Partai Golkar. Menurut Bahtra, proposal tersebut muncul sebagai respons atas kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat dan elit-elit partai politik.
Hal ini juga terkait dengan harapan seluruh elite partai politik agar pelaksanaan pemilu tidak hanya berjalan dengan baik dan berkualitas, tetapi juga efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu. Menurut Bahtra, biaya pelaksanaan Pilkada langsung saat ini dianggap terlalu besar. Cak Imin, dalam acara Harlah ke-27 PKB, juga mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk oleh pusat atau dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah sebagai langkah dalam meningkatkan efektivitas percepatan pembangunan.
Meskipun usulan tersebut menimbulkan penolakan, PKB menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan demi efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa melalui proses politik yang panjang. Selain itu, Cak Imin menyatakan perlunya evaluasi total terkait pilkada untuk memperbaiki sistem politik nasional. Dengan demikian, inisiatif untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi kemajuan dan efektivitas pembangunan di Indonesia.
