Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membahas dampak negatif sistem Pilkada langsung, termasuk konflik horizontal dan biaya politik tinggi. Partai tersebut sedang mengevaluasi alternatif untuk penataan demokrasi, termasuk kemungkinan kembali menggunakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bahlil menyatakan bahwa kerugian dari pemilihan langsung maupun melalui DPRD bisa menyebabkan konflik horizontal di masyarakat. Golkar telah menyampaikan pentingnya penataan sistem demokrasi Indonesia melalui perubahan undang-undang politik, termasuk pemilihan kepala daerah. Skema yang tengah dirumuskan oleh Golkar adalah opsi agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. Meskipun belum ada keputusan final, tetapi Golkar terus mengkaji berbagai alternatif termasuk opsi pemilihan oleh DPR atau DPRD.
Golkar Sudah Angkat Bicara: Analisis Mendalam

Recommendation for You
Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…
Persaingan untuk posisi calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X semakin ketat. Muktamar tersebut…
Pada Jumat, 19 September 2025, juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, memberikan tanggapan terhadap…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun…
DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)…