Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru saja mengadakan kongres dengan metode pemilihan ketua umum yang berbeda. PSI menggunakan sistem one man one vote, sementara PDIP mempertahankan mekanisme aklamasi. Menurut pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, kedua cara pemilihan tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung. Dia menyatakan bahwa langkah PSI untuk melibatkan ribuan anggota dalam pemilihan adalah upaya untuk membangun model baru yang lebih terbuka. Sementara PDIP dipandang sebagai partai lama dengan akar kuat dan ideologi yang mapan, sehingga tetap menggunakan mekanisme tradisional aklamasi. Pengamat menekankan bahwa baik sistem pemilihan langsung maupun aklamasi sah-sah saja, selama tidak menimbulkan konflik internal. Terkait keputusan PDIP untuk menunjuk Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, pengamat menilai itu sebagai respons terhadap kondisi hukum Sekjen sebelumnya, Hasto Kristiyanto. Meskipun amnesti telah diberikan, proses hukum terhadap Hasto masih berlanjut, sehingga PDIP memilih Megawati untuk merangkap posisi Sekjen sementara. Posisi Megawati dianggap masih sangat penting bagi PDIP.
Inovasi Politik: PDIP Mantapkan Tradisi, PSI Terobos Format Baru

Recommendation for You
Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…
Persaingan untuk posisi calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X semakin ketat. Muktamar tersebut…
Pada Jumat, 19 September 2025, juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, memberikan tanggapan terhadap…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun…
DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)…