Pemerintah berencana untuk mengalokasikan pembiayaan kepada sebanyak 20 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tahun 2025 guna mendukung operasional 80 ribu koperasi. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa setiap koperasi akan mendapatkan plafon pembiayaan hingga Rp3 miliar untuk modal kerja dan investasi infrastruktur. Proses pencairan dana juga akan dipercepat melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Tujuan dari revisi tersebut adalah untuk menghilangkan hambatan birokrasi yang ada.
Selain itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada dinas terkait, didampingi oleh BUMN dan bank penyalur, agar pengurus koperasi memahami proses pencairan dan penyusunan proposal. Selama ini, sebanyak 1.064 proposal koperasi telah diajukan kepada bank Himbara dengan 100 koperasi mulai beroperasi sebagai bagian dari pengembangan awal. Dana sebesar Rp16 triliun dari sisa anggaran lebih (SAL) APBN 2025 akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan operasional koperasi.
Pemerintah juga telah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank untuk mendukung program ini. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan koperasi di Indonesia. Seluruh upaya tersebut dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
