Pentingnya Kedaulatan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dari fraksi Golkar, Muhidin Mohamad Said menegaskan bahwa politik anggaran harus diarahkan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan sesaat. Hal ini disampaikan dalam Diklat Kader Muda Nasional Partai Golkar Gelombang II yang dihadiri peserta dari 14 provinsi pada Sabtu, 4 Oktober 2025. Acara tersebut mengangkat tema “Politik Anggaran untuk Kesejahteraan: Antara Populisme dan Tuntutan Birokratik”.
Muhidin menekankan bahwa politik anggaran yang pro-rakyat adalah yang memastikan alokasi untuk kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pemerataan ekonomi. Uang harus berputar terus menerus untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah atau Ijeck, menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebijakan populis yang cepat dengan birokrasi yang terukur. Ijeck menegaskan perlunya menggabungkan keduanya agar kebijakan tetap tepat sasaran.
Ijeck juga menyoroti inovasi ekonomi yang perlu didorong, termasuk konsep mix economy antara pemerintah dan swasta, serta pentingnya penerapan e-government untuk mengurangi korupsi di daerah. Dia juga mengingatkan para kader muda Golkar bahwa politik anggaran adalah landasan kesejahteraan rakyat, bukan hanya alat kekuasaan semata. Para kader diminta untuk menjadi generasi penerus yang memahami ilmu, mengerti medan politik, dan mendengarkan aspirasi rakyat.
Dalam konteks ini, Ahmad Doli menegaskan pentingnya pemahaman mendalam kader muda terhadap sistem politik, kepartaian, dan pemilu Indonesia. Kader muda Golkar harus menjaga demokrasi bersih dan tidak terpengaruh politik uang. Seluruh upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa politik anggaran benar-benar mengarah pada kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat jangka panjang, dan memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
