Isu reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) kerap dicermati hanya dari sudut pandang kekhawatiran masyarakat atas potensi kebangkitan kembali pengaruh militer dalam urusan sipil. Namun, fenomena ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas, terutama berkaitan dengan dinamika struktur internal dan perjalanan karier di tubuh TNI yang rumit dan seringkali tidak tampak di permukaan.
Merespons problematika ini, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menyelenggarakan diskusi tentang profesionalisme militer yang bertajuk “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” pada 4 Maret 2026. Narasumber yang hadir, yaitu Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Politik Universitas Bakrie, memaparkan persoalan dengan analisis mendalam.
Kaburnya Pemisahan Ranah Sipil dan Militer
Dalam kerangka teori kendali sipil, hubungan antara institusi militer dan sipil idealnya diatur secara jelas—militer bertugas mempertahankan negara dari ancaman luar, sementara sipil berperan dalam keamanan dalam negeri. Akan tetapi, kenyataan di Indonesia menunjukkan sering terjadi tumpang tindih peran yang menciptakan “area abu-abu”. Area ini dapat mengikis profesionalisme jika tidak diatur secara hati-hati.
Salah satu faktor penyebabnya adalah sistem promosi dan penempatan perwira tinggi. Secara aturan, promosi seharusnya berlandaskan prestasi dan profesionalisme, namun dalam praktiknya, tekanan politik maupun afiliasi pribadi kerap memegang peranan penting. Aditya Batara menyoroti bahwa adanya kepentingan pemimpin populis sering menyebabkan keputusan karier personel TNI lebih dipengaruhi pertimbangan politik daripada meritokrasi.
“Proses promosi dalam tubuh TNI sering berhadapan dengan tarik ulur antara norma profesional dan praktik koneksi pribadi,” ujar Aditya. Kondisi ini semakin kompleks ketika dipadukan dengan struktur kekuasaan politik yang bersifat personal, sehingga kedekatan dengan elite pemerintahan dapat menjadi faktor utama dalam keputusan promosi.
Proses pengangkatan Panglima TNI yang harus mendapatkan persetujuan DPR RI secara normatif adalah bentuk pengawasan sipil atas militer. Yudha Kurniawan menegaskan bahwa mekanisme ini justru bisa diselewengkan menjadi alat politisasi, sehingga TNI rentan dijadikan objek kepentingan politik. Yudha juga membandingkan dengan negara lain, seperti Inggris, yang tidak mewajibkan pengangkatan pucuk pimpinan militer melalui persetujuan lembaga legislatif, menandakan beragamnya model hubungan sipil-militer dalam demokrasi.
Struktur Internal: Ketimpangan Jumlah Perwira dan Peluang Karier
Beni Sukadis menegaskan profesionalisme TNI harus dilihat lebih luas ketimbang hanya sekadar pemisahan institusional TNI-Polri atau sekedar patuh pada undang-undang. Pola promosi yang masih diwarnai nepotisme dan hubungan dekat dengan atasan menjadi tantangan utama dalam menegakkan meritokrasi.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Yudha menyoroti masalah surplus perwira akibat tidak seimbangnya jumlah personel dengan kebutuhan struktural jabatan. “Penyakit struktural” tersebut menyebabkan penumpukan perwira tinggi tanpa posisi, memperparah stagnasi karier. Permasalahan makin pelik dengan keterbatasan kapasitas pendidikan militer, proses promosi yang menghadapi kemacetan, serta anggaran pertahanan yang masih jauh dari ideal. Solusi sementara yang sering diambil adalah memperluas peran TNI pada sektor-sektor sipil atau membentuk struktur baru untuk menyerap kelebihan sumber daya manusia tersebut.
Tradisi Rotasi Matra: Antara Norma dan Kepentingan Politik
Beni Sukadis mengupas soal gagasan rotasi matra dalam pergantian Panglima TNI yang ternyata tidak mutlak dan cenderung mengikuti selera kekuasaan. Contohnya, pergantian dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, yang keduanya berasal dari Angkatan Darat, membuktikan bahwa praktik tertulis maupun tidak tertulis kerap diabaikan jika bertentangan dengan kepentingan elite. Faktor preferensi pemimpin nasional dan situasi politik justru lebih sering jadi penentu utama.
Evaluasi Kritis dalam Konteks Kemunduran Demokrasi
Diskusi tersebut menjadi sangat aktual ketika berbagai survei menyoroti kemunduran kualitas demokrasi Indonesia. Hubungan sipil-militer tak sekadar soal membatasi ruang militer dalam kehidupan sipil, tetapi juga menyangkut kematangan elite sipil agar tidak menyeret militer ke pusaran politik praktis.
Pengelolaan internal militer harus kembali pada prinsip profesionalisme demi menjaga netralitas institusi. Dominasi sipil jika berlebihan justru berisiko mengesampingkan fungsi profesional militer. Dalam praktik negara-negara demokrasi maju, otonomi organisasi militer dalam urusan karier menjadi best practice yang perlu dijadikan rujukan oleh Indonesia agar reformasi militer tidak hanya sekadar slogan, namun benar-benar terwujud dalam setiap kebijakan internal.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
