Gubernur Papua Barat Daya Serukan Perlindungan Hutan Papua
Sorong (ANTARA) – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius terhadap perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di Tanah Papua. Menurutnya, Tanah Papua memiliki kekayaan alam yang sangat besar yang harus dijaga melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Perlindungan Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat
Elisa Kambu menyampaikan pernyataannya di hadapan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan para delegasi Papeda Summit 2026 di Sorong. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Tanah Papua tidak hanya tergantung pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat, generasi masa depan, keberlangsungan budaya, serta konservasi lingkungan.
Gubernur Elisa juga mengkhawatirkan kondisi hutan di Papua yang terancam oleh aktivitas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Ia menyoroti fakta bahwa hutan di Papua terus menyusut akibat kontrol konglomerat dan pihak luar.
Langkah Bersama dalam Melindungi Hutan Papua
Untuk itu, Elisa Kambu mengajak semua pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam melindungi hutan Papua. Ia juga mendesak agar pemerintah pusat mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta melibatkan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.
Papeda Summit 2026, yang diselenggarakan di Kota Sorong oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan, menjadi forum kolaborasi untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua dengan fokus pada manusia, alam, dan budaya sebagai aspek utama.
Harapannya, melalui Papeda Summit, akan lahir gagasan-gagasan dan komitmen yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. (**Penulis tidak disebutkan dalam artikel**)
