Sorotan luas jatuh pada status tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, dengan spekulasi politisasi hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pakar politik Adi Prayitno mempertimbangkan apakah kasus hukum yang menimpa elite partai seperti Harun Masiku dan Hasto memiliki unsur politis atau lebih ke arah proses hukum yang murni. Dalam dinamika politiknya, Harun Masiku dan Hasto sering dikaitkan, terutama ketika Hasto mengeluarkan pandangan kritis terhadap pilpres dan pilkada, seolah menarik perhatian kembali pada kasus Harun Masiku.
Adi Prayitno juga merasa heran dengan KPK yang baru-baru ini menetapkan Hasto sebagai tersangka, setelah lima tahun kasus Harun Masiku masih bergulir tanpa titik temu. Dia menyoroti alasan di balik penangkapan Hasto saat ini dan mengungkapkan keraguan terhadap profesionalisme KPK dalam pengumuman kasus-kasus korupsi. Meski status tersangka Hasto telah menjadi bahan pemberitaan luas, KPK belum secara resmi mengumumkan hal tersebut.
Adi menegaskan bahwa Hasto bukanlah target utama dalam kasus tersebut, yang seharusnya menyorot Harun Masiku yang masih buron setelah hampir lima tahun. Dia menyoroti kesulitan KPK dalam mengungkap keberadaan Harun Masiku, sementara kasus terorisme di Indonesia memiliki penanganan yang lebih cepat. Menurut Adi, penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh integritas, dengan fokus pada kasus-kasus yang berdampak besar pada kerugian negara, bukan kasus-kasus dengan kerugian yang terbilang kecil.
Adi Prayitno menekankan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum oleh KPK, dengan memprioritaskan kasus-kasus yang memiliki implikasi besar bagi negara. Dia berharap KPK dapat memfokuskan perhatiannya pada kasus-kasus dengan kerugian negara yang signifikan, untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
